JAKARTA, kabarrakyat.co.id – Dikutip dari Ribuan Perangkat Desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar demo hari ini, Dikutip dari media CNC Rabu (25/1/2023).
Dalam demonstrasi di depan gedung Gedung DPR/MPR itu, massa PPDI membawa berbagai atribut poster dan sepanduk terkait dengan tuntutan mereka.
Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Moh Tahril mengatakan bahwa sebanyak 45.000 orang akan mengikuti aksi massa di depan Gedung DPR RI
“Hari ini, yang datang demo di depan Gedung DPR RI sebanyak 45.000 orang,” kata Tahril saat ditemui di kawasan Gedung DPR RI, Rabu (25/1/2023).
Dalam aksi ini, para Perangkat Desa menuntut mengenai status kepegawaian perangkat desa yang selama ini tidak ada kejelasan.
Selain itu, mereka juga menuntut agar adanya peningkatkan kesejahteraan bagi para pegawai perangkat desa dan masa jabatan perangkat desa hingga sampai 60 (enam puluh) tahun.
Tahril memaksa agar 2 tuntutan para Perangkat Desa dapat dikabulkan. Jika tidak kata Tahril, maka pihaknya bakal menurunkan 10 kali lipat demonstran.
“Kalau tuntutan tidak terpenuhi kami akan terus berusaha, lewat jalur hukum dan menurunkan audiens 10 kali lipat lagi,” ucapnya.
Tahril menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan agar tuntutan mereka dikabulkan. Selanjutnya, kata Tahril, sebanyak 70 orang perwakilan PPDI bakal berdiskusi dengan anggota DPR guna membahas tuntutan mereka.
“Kami upayakan semua tuntutan itu diloloskan dan dikabulkan,” ucapnya.
Ya jadi kami diminta perwakilan 70 orang untuk masa dan untuk bisa memberikan detail usulan kami kepada pengambil kebijakan,” Sambungnya.
Adapun tuntutan PPDI, kata Tahril, yang pertama adalah ihwal kejelasan status perangkat desa, dan apa status kepegawaiannya.
“Kita memohon kepada pemangku kebijakan untuk memberikan kejelasan atas kepegawaian perangkat desa,” katanya.
Yang kedua, kata Tahril, maraknya pemberhentian yang nonprosedural oleh oknum kepala desa kepada perangkat desa. “Makanya kami mohon agar kami terlindungi,” ucapnya.
Massa Mulai Penuhi Jalan Depan Gedung DPR
Dengan adanya aksi ribuan perangkat desa ini petugas kepolisian menutup sejumlah ruas jalan dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Slipi.
Demonstrasi ini juga sempat membuat Transjakarta dan sejumlah kendaraan roda dua terjebak di antara massa aksi yang menutup seluruh ruas jalan di depan gedung DPR/MPR.
“Tujuan Kami ada tiga tuntutan yang pertama Kami ingin kejelasan status kepegawaian Kami apakah Kami ASN, PNS atau PPPK itu harus jelas, yang kedua kami menuntut kesejahteraan dan yang ke tiga kami menuntut masa jabatan perangkat desa hingga usia 60 tahun,” ucap Danil peserta aksi dari Tasikmalaya.
Akibat aksi ini membuat ruas jalan dari arah pemuda menuju arah gedung DPR / MPR RI menjadi tersendat.
Rekayasa Lalu lintas
Polisi melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, tepatnya di depan kompleks MPR/DPR RI. Lalu lintas dialihkan berkaitan dengan adanya unjuk rasa.
Informasi tersebut disampaikan akun resmi Instagram TMC Polda Metro Jaya, Rabu (25/1/2023).
“Alih Arus Seputaran Gd. DPR/MPR RI dalam rangka penyampaian pendapat pada Hari Rabu, 25 Januari 2023,” tulis TMC Polda Metro Jaya, dilihat Rabu (25/1/2023).
Lalu lintas menuju Jalan Gatot Subroto depan DPR akan ditutup dan dialihkan mulai pukul 08.00 WIB sampai selesai. Sejumlah ruas jalan ditutup dan lalu lintas dialihkan imbas demo tersebut.
“Alih arus dilaksanakan Hari Rabu 25 Januari 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Masyarakat menuju sekitar gedung DPR/MPR RI agar mencari jalan alternatif lain,” tulis TMC Polda Metro pada unggahan skema rekayasa lalin.
Berikut ini rute pengalihan arus sekitar DPR:
– Arus lalu lintas dari Jl Gatot Subroto arah gedung DPR/MPR RI dibelokkan ke kiri ke Jl Gerbang Pemuda
– Arus lalu lintas dari Jl Gerbang Pemuda arah gedung DPR/MPR diputar balik di kolong layang Farmasi ke Jl Gerbang Pemuda
– Arus lalu
Penulis. Haris Ranau
