BANTEN, Kabarrakyat.co.id — Gubernur sebagai pimpinan tertinggi di provinsi Banten dianggap tidak di isi oleh sifat kepemimpinan yang bijaksana,
Pimpinan yang seharusnya melindungi dan mendengarkan keluhan rakyatnya ternyata tidak berlaku untuk provinsi Banten.
Hal tersebut dapat di lihat dari apresiasi Pejabat sementara Gubernur Banten yang di nilai tidak peduli dengan beberapa keluhan masyarakat berupa aksi demonstrasi di gedung KP3B,
Seperti diketahui beberapa aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat yang berjalan di KP3B beberapa waktu lalu di duga sama sekali tidak hiraukan oleh Pj. Gubernur seperti :
– Demonstrasi Mahasiswa,
– Demonstrasi Buruh, dan
– Demonstrasi Ormas dan LSM
Organisasi Masyarakat / LSM sebagai wadah kontrol sosial masyarakat Banten tidak di hiraukan, lantas apa fungsi dari Pj. Gubernur Banten, hal tersebut di ungkapkan oleh Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKs)
Menurut ketua GMAKS, Saeful Bahri, Pj. Gubernur Banten seharusnya memiliki tanggungjawab sebagai mana telah tertuang pada sumpah jabatan nya, bahwa amanah dari masyarakat akan di junjung tinggi.
Namun pada faktanya Pj. Gubernur sama sekali tidak menghiraukan beberapa aduan kepadanya terkait polemik yang terjadi,
“Banten seolah tidak memiliki pemimpin, terlihat dari tidak adanya yang merangkul aspirasi dari masyarakat” Katanya kepada Siber.news (23/12)
Saeful Bahri menambahkan, masyarakat Banten saat ini bingung mengadukan nasib, jika Pj. Gubernur tidak sama sekali memperdulikan keluhan rakyatnya.
Walaupun hanya jabatan sementara, menurutnya Tanggungjawab tetap harus di jalankan terlebih sebagai pimpinan tertinggi di provinsi Banten.
“Kami dari GMAKS dan beberapa Lembaga Masyarakat lain telah mengirimkan surat permohonan audiensi terkait beberapa keterlambatan proyek Dinas PUPR, tapi tidak mendapatkan respon dari Pj. Gubernur” Ujarnya.
Lanjut, Saeful Bahri sampai saat ini belum mendapat alasan Pj. Gubernur maupun staff ahli terkait tidak meresponnya terhadap surat permohonan audiensi masyarakat dalam hal ini Ormas / lembaga sebagai wadah apresiasi masyarakat Banten, padahal kita sudah kirim kan surat melalui whatsapp dan terlihat tanda dibaca akan tetapi tidak meresponnya.
“Jika terus seperti ini maka fungsi dari Pj. Gubernur wajib di pertanyakan” Katanya.
Seperti diketahui GMAKS dalam hal ini telah menyikapi beberapa proyek Dinas PUPR Provinsi Banten yang mengalami keterlambatan waktu penyelesaian dan mendapat perpanjangan waktu kerja dari Pihak Dinas PUPR Provinsi Banten tanpa Dasar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hal tersebut disinyalir akan menimbulkan kerugian bagi Negara dan masyarakat pengguna jalan, dampak dari ketidak seriusan Dinas PUPR memberikan sanksi tegas bagi kontraktor yang sesuai kontrak kerja.
Atas dasar tersebut lah GMAKS menyampaikan keluhan dari masyarakat kepada Pj. Gubernur Banten dalam bentuk permohonan audiensi, yang turut di undang juga BPK, BPKP, Inspektorat dan OPD Lain untuk mencari solusi agar tidak merugikan masyarakat dan negara.
Penulis : Morgan
