SERANG, kabarrakyat.co.id, — Menurut ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat (LSM GTAR) Provinsi Banten, Romi Safrial, Sh. kritis komentari Pelaksanaan My Republic, terhadap kegiatan pemasangan Tiang Tumpu di wilayah kota serang, pada kamis 30 Maret 2023.
Kegiatan tersebut, di duga tidak mengikuti pedoman prosedur petunjuk pelaksanaan dan tekhnis, merujuk pada administrasi kelengkapan izin serta dampak kerugian keuangan negara yang di timbulkannya
“Bila pengusaha komersil tidak mengikuti prosedur atau ketetapan hukum administrasi yang diberlakukan sebelum dan saat dalam kegiatannya, serta dengan sadar mengindahkan aturan – aturan dan ketentuan – ketentuan tersebut, maka bukan hanya institusi, instansi, lembaga bahkan masyarakat sendiri dapat menghentikan pekerjaan mereka ( My Republik) sebelum kerugian negara yang ditimbulkannya bertambah besar dan benar – benar menjadi kerugian negara” ucap nya
Kendatinya, di temukan pemberitaan sebelumnya ada protes dari warga yang tanpa izin pasang tiang tumpu di depan rumah nya, serta cenderung dikerjakan pada malam hari tanpa kelengkapan K3, pekerja non anggota BPJS
Sikap pelaksana My Republik saat di konfirmasi wartawan kabarrakyat.co.id melalui pesan Whatapps kepada bp Junaedi Permit My Republic tidak menjawab padahal ceklis dua, selain itu usut punya usut sebelumnya ada perlakuan arogan terhadap wartawan lain, mengalami komunikasi yang sengaja di putus oleh pihak permit (nomor WA wartawan diblokir).
Yang akhirnya banyak bermunculan pendapat dan asumsi liar dugaan – dugaan terhadap kegiatan My Republic akibat sikap diam dan tindakan arogan permit My Republic, masih kata Romi
“Ini persoalan serius, masyarakat jangan bersikap diam segera bertindak jangan biarkan ruang – ruang korupsi terbuka buat para pemburu uang negara, ..
Ditambahkan, bila My Republic masih menunjukan sikap kurang elok, padahal yang dikerjakan nya itu sarana untuk berkomunikasi kenapa mesti di putus komunikasinya dengan wartawan
“Blokir komunikasi wartawan tanpa alasan sama dengan “STOP”, seharusnya dengan kesadaran diri My Republic mengajukan surat permohonan ketidak mampuan atau pengunduran diri nya, semestinya malu dengan apa yang dikerjakannya membuat sarana komunikasi tapi kenapa memutus komunikasi !!!
Masih menurut ketua LSM GTAR, mengingat junaedi permit My Republic Menunjukan sikap kurang koperatif
“Kelengkapan izin saja di ragukan malah bersikap yang aneh – aneh,..
untuk mengetahui segala bentuk kegiatan dan kelengkapan administrasi My Republic, kami akan surati mereka, Laporan LSM GTaR tembusan institusi hukum, instansi dinas terkait dan pimpinan redaksi media surat kabar karena bila My Republic berani melakukan hal tersebut public wajib tahu siapa orang – orang hebat di belakangnya ( back up)” tegasnya.(kurniawan).
