BANTEN, kabarrakyat.co.d, — mengenai proyek Preservasi Jalan Simpang Labuhan-Saketi-Pandeglang-Rangkasbitung, Jenis pengadaan pekerjaan Kontruksi, K/L/PD/instansi lainya : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Satuan Kerja : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi
Banten, Pagu : Rp.98.249.058.000,00, Hps : Rp.98.246.941.000,00, dengan harga penawaran dan harga terkoreksi Rp. 78.597.552.800,00, dan PT. RAMA ABDI PRATAMA selaku pemenang tander yang ber alamat di ; Jl.Raya rengas bandung No.83,Kp. Pasanggrahan, Ds. Tanjung baru Cikarang timur Kab. Bekasi-Bekasi (kab)-Jawa Barat.
Sebagaimana yang diketahui, hasil pantauan/investigasi tim awak media ini dilapangan, dalam pelaksanaannya kegiatan kontruksinya diduga terjadi penyimpangan dari ketentuan yang terterah didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), seperti halnya yang telah disampaikan melalui pemberitaan sebelumnya dimedia ini.
Terkait persoalan pelaksanaan paket kegiatan kontruksi Preservasi Jalan Simpang Labuhan-Saketi-Pandeglang-Rangkasbitung pernah dikonfirmasikan secara tertulis yang ditujukan kepada Ditjen Bina Kontruksi Kementerian PUPR RI, namun tidak direspon/ditanggapinya.
Lebih lanjut, mengingat konfirmasi yang disampaikan tidak kunjung direspon/ditanggapi baik secara tertulis ataupun secara lisan, awak media inipun berlanjut layangkan surat konfirmasi tertulis yang disampaikan kepada menteri PU RI yang baru, mohon tanggapan atas pemberitaan yang diterbitkan,(Berita terlampir). Miris, hingga batas waktu tunggu balasan/tanggapan surat konfirmasi yang diaampaikan, Menteri PU belum memberikan respon/tanggapan nya, bail secara tertulis ataupun secara lisan.
Dengan tidak responnya menteri pu terkait konfimasi yang disampaikan, persoalan tersebut menimbulkan asumsi negatif dan pertanyaan publik. Ada apa dengan Menteri PU RI ?. Apakah karena ketidak tauan menngenai paket tersebut, karena baru menjabat mengantikan menteri PUPR sebelumnya, ataukah ada hal-hal lain.
Menurut, “Dr (HC). Acep Saepudin, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si.”,Meskipun demikian, lebih lanjut persoalan ini akan menjadi kewenangan menteri PU RI yang baru, dan untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan Kas Negara, dapat dilakukan evaluasi ulang atau peninjauan kembali terkait proyek preservasi jalan simpang labuhan-saketi-pandeglang-rangkasbitung tahun anggaran 2024-2025.
Acep menegaskan, persoalan ini tidak semestinya di abaikan begitu saja, karena hal ini menyangkut indikasi kerugian keuangan negara. Pasalnya, Presiden Republik Indonesia yaitu, Bapak Prabowo Subiato sudah secara terang-terangan dan video ucapannya pun viral diberbagai media sosial serta telah dikonsumsi oleh seluruh rakyat indonesia, agar tidak main-main dengan anggaran negara.
Selaku putra daerah masyarakat banten, Acep meminta kepada para pejabat terkait yang berkaitan mengenai persoalan dimaksud untuk dapat berprilaku kooperatif dalam melakukan pengawasan, atas Pengalokasian anggaran Negara agar tepat sasaran sesuai dengan sebagaimana mestinya perencanaan.
Menginggat, anggaran proyek tersebut bersumber dari APBN, peran aktif DPR-RI ditekankan untuk berbuat sebagaimana tufoksi dan kebijakannya dalam melakukan kontrol terkait pengalokasian keuangan KAS Negara, saatnya unjuk gigi keluarkan taringmu lalu bertindak, melawan oknum-oknum curang serta brantas dan sapu habis kiranya ditemukan adanya aroma tak sedap indikasi yang mengarah indikasi adanya unsur KKN.
Selaku rakyat, saya berharap kepada para pejabat legislatif yang saat ini menjabat, kiranya dapat berbuat sebagaimana mestinya kewenangan seorang wakil rakyat dalam mengawasi anggaran Belanja modal pemerintah pusat agar tak menyimpang, dan Jangan saat kampanye saja suaramu lantang serta mengaung-gaung sembari berucap ” saya siap mengabdi untuk mewakili suara rakyat” saat merayu simpati suara rakyat supaya memilih dirinya.
Nah,,,Jangan ketika sudah menduduki posisi yang di impikan terlalu nyaman dengan berbagai fasilitas mewah yang dinikmati, lulu pura-pura lupa dan malahan mempertontonkan sikap yang terkesan sibuk cari peredam untuk kecilkan suara yang dulu lantang menggema. Namun, kami rakyat indonesia tetap pada zona positif ting-ting serta yakin kepada saudara tidak terlena dengan fasilitas yang dijanjikan, yang kiranya akan berdampak melukai hati rakyat. Harap Acep.
Salah satu dugaan pelanggaran dalam praktek pelaksanaan pengerjaan kontruksi Preservasi Jalan simpang labuhan-saketi-pandeglang-rangkasbitung yaitu mengenai SMKK terindikasi tidak diterapkan secara maksimal dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi dilapangan oleh pihak pelaksana dari PT. Rama Abdi Pratama.
Kelalaian mengenai praktek penerapan SMKK dilapangan oleh pelaksanaan proyek, serta indikasi pengawasan yang dilakukan pihak-pihak terkait tidak serius, seolah-olah yang penting fisik. persoalan tersebut pernah terjadi pada paket tahun 2023 dengan lokasi pekerjaan diwilayah merak, seorang operator crane merenggang nyawa karena terhimpit alat berat sejenis crane ambruk, kabar tersebut sempat jadi tofik utama dan menjadi isu nasional.
Namun, ketika ditelusuri lebih jauh akibat kelalaian penerapan SMKK yang dilakukan oleh pihak Pelaksana dari PT. LMS perusahan kontraktor pemenang tender, tidak dikenakan sanksi hukum dari APH atau pun sanksi blacklist perusahaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bina Kontruksi Kementerian PUPR, bahkan persoalan tersebut selesai dengan sendirinya, dan para pihak yang bertanggujawab atas proyek tersebut terlepas dari beban pertangujawaban secara hukum.
Hingga berita ini diterbitkan Menteri PU RI belum memberikan jawaban/ tanggapan , baik secara lisan maupun tulisan atas pemberitaan dan juga surat konfirmasi secara tertulis yang pernah disampaikan awak media ini melalui Kaperwil Banten.
Nero02
Berita sebenarnya >>>
Kaperwil Banten Surati Menteri PU RI https://kabarrakyat.co.id/kaperwil-banten-surati-menteri-pu-ri/
