LAMPUNG, Kabarrakyat.co.id, — Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”. bentuk larangan dalam pasal 5 huruf (D) ucap Azis Afandi, SH pengacara muda yang juga selaku Ketua Yaperma Kabupaten Tangerang Banten, kepada awak media melalui pesan Whatsapp pada, Rabu 12 Juni 2024. Jelas pemberitaan yang di muat oleh Media Online indportal.com terkait klarifikasi dari kanit Ranmor Bapak Iptu. Saidi Jamil, Sp,d. Polresta Bandar Lampung yang bersifat menggiring opini, karena diduga tidak sesuai dengan Fakta sesungguhnya.
- Pertama mereka menyampai pada awak media ,unit all new terios tersebut diduga telah dipindah tangankan kepada sdr mirhan, Faktanya unit tersebut tidak pernah saya Pindah tangankan.
- Kedua unit all new terios tersebut di STNK atas nama Nawawi Dalam LP nya, Faktanya Atas nama Muhyin Nizom.
- Jika memang sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh pihak Kepolisan (unit II ranmor Polresta bandarlampung) penyitaan yang dilakukan seharusnya bisa menunjukan surat dari fiat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, kenapa Pihak Kepolisian menyita/atau menarik mobil milik kepunyaan atas nama Muhyin Nizom tsb setelah ditarik dulu baru diajukan surat penyitaan dari fiat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang ??? Sambung Pengacara muda Azis Afandi, SH.
Patut dicurigai Diduga penarikan yang dilakukan Oleh pihak kepolisian (Unit II Ranmor Polresta Bandar lampung) tidak sesuai dengan Prosedur yang Berlaku, Jelas keterangan yang disampaikan oleh kanit Saidi dalam pemberitaan yang dimuat di Media Online >>> indportal.com tersebut tidak sesuai dengan fakta, prosedur dan perundang undangan yang berlaku.
Undang Undang Fidusia bersifat Khusus bahasa hukumnya lex specialis derogat legi generali dalam Arti tidak bisa Digabungkan dengan Undang Undang lainnya karna bersifat khusus, dan undangan² fidusia ini adalah Undang Undang ikutan daripada undang undang Yang sesungguhnya yaitu Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .tutup Azis afandi, SH.
Penulis : Team Red.
