Kabupaten Tangerang, Kabarrakyat.co.id, –sejumlah proyek saluran (U-Ditch) yang dibiayai oleh APBD berdasarkan pokok pikiran (Pokir) dari salah satu anggota DPRD Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Banten kini telah menjadi sorotan hangat.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Badan Pengawas Penyalahgunaan Aset dan Anggaran Negara (BP2A2N) Ahmad Suhud, Terhadap beberapa paket proyek pekerjaan drainase (U-Ditch) yang dikerjakan oleh CV. Agam Putra Bungsu yang diduga terindikasi berbau Kolusi dan Nepotisme. Rabu (25/10/2023).
Diketahui, proyek pekerjaan drainase (U-Ditch) dengan anggaran Rp. 186.790.000 yang dikerjakan oleh CV. Agam Putra Bungsu ini bukan hanya dilokasi kampung Cikupa Induk RT 12 RW 05 Kelurahan Sukamulya Cikupa saja, namun perusahaan tersebut juga memiliki paket proyek berlokasi diwilayah kecamatan lain di Kabupaten Tangerang.
Menurut Suhud, Hal tu berdasarkan informasi dari RN yang mengaku sebagai pengurus PAN Provinsi Banten, mereka mengatakan kalau proyek tersebut merupakan proyek Pokir dari Tubagus Luay Sofhani Anggota dewan PAN Provinsi Banten yang merupakan ayah dari pihak ketiga CV. Agam Putra Bungsu yang bernama Khafi.
Namun saat dihubungi, Anggota DPRD Povinsi Banten H. Tb. Luay Sofhani seolah-olah lebih memilih diam dan mengabaikan, begitu juga saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak juga merespon. Senin (23/10/2023).
Sementara itu, Khafi yang merupakan pihak ketiga dari CV. Agam Putra Bungsu ini saat dihubungi melalui telepon menuturkan bahwa masyarakat tidak memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap proyek APBD yang ia kerjakan. Menurutnya, setiap proyek sudah ada pengawas dan konsultan yang ditugaskan.
“Haknya apa? memang kamu siapa? Pengawas dan Konsultan sudah ada, jadi ngapain. Kalau masyarakat saya sudah koordinasi sama pak Jaro, jadi mau ngapain saya kesana,” ucap Khafi saat dihubungi. Rabu (26/10/2023) kemarin.
Khafi juga menolak saat diminta terjun ke Lokasi Proyek untuk memberikan klarifikasi terkait proyek U-ditch yang diduga dikerjakan asal jadi,
“Mau ngapain saya kesana, saya gak ada waktu, kalau RAB sekarang tinggal di download aja, katanya wartawan masa gak bisa,” cetusnya.
Terkait persoalan ini, Ahmad Suhud selaku Direktur Eksekutif BP2A2N mendesak kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Banten untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap semua proyek kegiatan yang dikerjakan Cv. Agam Putra Bungsu.
“Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang dalam pemeriksaan, saya minta kepada BPK Banten untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap semua proyek kegiatan yang dikerjakan Cv. Agam Putra Bungsu, selain berbau kolusi dan nepotisme saya juga menduga proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan RAB,” tuturnya
Selain itu, Ahmad Suhud juga menanggapi terkait statemen konyol Khafi yang mengatakan masyarakat tidak memiliki hak dalam melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan APBD yang memang jelas menggunakan anggaran dari hasil pajak yang dibayar oleh masyarakat
“Kata siapa masyarakat tidak boleh melakukan kontrol, sudah jelas Presiden Jokowi mengintruksikan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana APBD atau APBN, masyarakat juga berhak meminta dan mendapatkan informasi pembangunan serta kegiatan yang merupakan program dari pemerintah,”paparnya
Sumber : Iglobalnews/Rd
