Scroll untuk baca artikel
Example 1231x615
Example 728x250
News

Korupsi Dana Desa Rp 2.3 Miliar Kepala Desa Katulisan Ditahan Kejari Serang

59
×

Korupsi Dana Desa Rp 2.3 Miliar Kepala Desa Katulisan Ditahan Kejari Serang

Share this article
Example 468x60

SERANG, Kabarrakyat.co.id, — Kepala desa Katulisan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Erpin Kuswati (43) ditahan oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Serang pada Selasa siang, 23 Mei 2023.

 

Erpin ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa tahun 2020-2021 senilai Rp 2,3 miliar lebih.

 

Plh Kepala Kejaksaan Negeri Serang Adyantana Meru Herlambang mengatakan, tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIB Serang.

 

Alasan penyidik melakukan menahan, karena tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana.

 

“Alasan lain berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP karena ancaman yang menjerat tersangka diancam pidana di atas lima tahun,” kata Adyantana didampingi Kasi Intelijen Kejari Serang Rezkinil Jusar.

 

Adyantana menjelaskan, kasus tersebut berawal saat Desa Katulisan menerima anggaran untuk pembangunan desa senilai Rp 2 miliar lebih. Rinciannya, pada tahun 2020 mendapat anggaran Rp 1,3 miliar lebih.

 

Uang Rp 1 miliar lebih itu, berasal dari Dana Desa murni Rp 724,031 juta ditambah dengan sisa Dana Desa tahun 2019 dengan nilai Rp 585,902 juta.

 

“Tahun anggaran 2021 menerima (Dana Desa) sebesar Rp 1,006 miliar, tanpa ada tambahan sisa tahun lalu,” jelas Adyantana.

 

Adyantana mengungkapkan, dari hasil penyidikan sementara, penyidik mendapati beberapa temuan dari penggunaan Dana Desa.

 

Temuan itu, berupa kelebihan pembayaran kegiatan proyek fisik, tidak disetorkannya pajak.

 

“Selain itu ada honor pegawai pemerintah yang tidak diserahkan,” imbuhnya.

 

Akibat perbuatannya, tersangka oleh penyidik dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (**/Red) 

Example 120x600