KOTA SERANG – Paket pekerja pengendalian banjir sungai cibanten hilir yang menelan anggaran senilai Rp21.876.697.164,24,- miliar melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3), diprakarsai dengan memakai sumber dana APBN Murni tahun anggaran 2023.
Mengingat peristiwa tahun lalu ketika tanggul bendung Cibanten jebol, dalam kondisi sungai cibanten dengan sedimentasi tebal tidak cukup untuk menampung air tumpah dan sertai air hujan terus menerus dan pergerakan air yang perlahan dari hulu sampai ke hilir hingga akhirnya air meluap dan merendam Kota Serang.
Dengan demikian agar tidak terjadi peristiwa serupa, saat ini pengendalian banjir mulai di kerjakan oleh orang-orang terpercaya. pada paket pekerjaaan ini berada pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) PPK Sungai dan Pantai 1 (SP.1) Provinsi Banten.
Namun saat pekerjaaan itu berlangsung selama lima bulan, banyak menuai kritik dan teguran dan pertanyaan terhadap penyedia/peaaksan konsultan supervisi dan pihak BBWSC3 Banten.
Hal itu seperti disampakan oleh ketua Dewan pimpinan pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat (GTAR), Romy Safriyal dirinya menilai pada pekerjaan ini lemah terhadap pengawasan.
“Pengawasan dan pantauan dari pihak – pihak eksternal mesti lebih banyak lagi untuk berani menegur pelaksana, konsultan dan pihak balai besar agar mereka dapat bekerja dengan benar dan serius,” ujarnya, Minggu (24/9/23).
Menurutnya, untuk menegenai disposal yang digelar pada bibir sungai dari kanan dan kiri pada lebar sungai 40 meter, menggingat semua alat berat (Excavator) telah di pindahkan pekerjaan ke STA lain (pada sungai lebar 50 meter).
“Kenapa, tanah disposal di gelar begitu saja hingga menyerupai bentuk bahu sungai, bila ada item pembentukan badan atau bahu atau sepadan sungai, kenapa tidak mendatangkan tanah dari luar, dan kami sangat sangsi karena bisa saja tiba — tiba di datangkan tanah dari luar untuk menutupi tanah disposal sebelumnya,” terangnya.
Selain itu, Romy menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknnya akan melayangkan surat untuk pihak pelaksana dari PT. Arieftaipan Subur dan konsultan PT. Ika Adya Perkasa, selain itu mereka juga akan meminta waktu untuk beraudensi.
“Kami akan menyurati dan meminta bearaudensi dengan pihak yang terkait mulai dari Kepala Satker PJSA, PPK SP.1, pelaksana dan konsultan,” katanya.
Harusnya pihak-pihak yang dipercayai dalam melaksanakan pekerjaan ini harusnya menyadari baik BBWSC3 apalagi konsultan supervisi mereka berkemungkinan kekurangan personil dalam melakukan pengawasan, dengan begitu kata Romy nanti laporannya (eksternal) harus di terima untuk sebagai bahan perbandingan.
“Ketika Di dalam audensi nanti Mereka wajib menerima laporan eksternal juga apa yang kami minta seperti data ukur, gambar awal gambar terbaru, progress dan yang lainnya, mereka wajib memberikannya sepanjang bukan menyangkut kerahasiaan privasi dan bila terjadi kebalikan berdalih beralasan tidak mau memberikan, publik dapat menilai, mengkoreksi, mempertanyakan dan melaporkan, ada apa di proyek dua puluh satu miliar ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pemenang paket pekerjaan ini diketahui dari PT. Arieftaipan Subur yang kedudukan bersama pada The Ceo Building Level 12, di jalan TB. Simatupang No. 18/C Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak – Jakarta Selatan.
Sementara konsultan supervisi dimenangkan oleh PT. Ika Adya Perkasa , Beralamat di jalan simpang Bondowoso 1, Ruko No. 1A Kota Malang Jawa Timur. Adapun ketentuan waktu pekerjaan, tekhnis pekerjaan, gambar dll yang di tanda tangani bersama dalam kontrak No. HK.02.03/02/APBN/SP.1/2023, Untuk waktu pekerjaan 264 hari kalender mulai terhitung dari tanggal kontrak 12 April 2023, tersepakati.
Koresponden: Kurniawan
