Scroll untuk baca artikel
Example 1231x615
Example 728x250
News

Komisi IV DPRD Kabupaten Serang Meminta DLH Untuk Mengkaji IPAL PT. PSB Yang Diduga Mencemari Sawah Petani Gagal Panen

71
×

Komisi IV DPRD Kabupaten Serang Meminta DLH Untuk Mengkaji IPAL PT. PSB Yang Diduga Mencemari Sawah Petani Gagal Panen

Share this article
Example 468x60

SERANG, kabarrakyat.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang dari Komisi IV melakukan peninjauan ke perusahaan PT. Pahala Sukses Bersama (PT. PSB) di Kawasan Buditexindo Desa Junti Kecamatan Jawilan. Rabu (31/8/2022).

 

Kedatangan rombongan DLH dan anggota DPRD Kabupaten Serang dari komisi IV ke PT. PSB yang memproduksi tepung ikan dari bahan baku ikan busuk ini, untuk menindak lanjuti atas aksi yang dilakukan warga petani Kampung Junti pada hari selasa (23/8/2022) ke PT PSB untuk berdialog dengan pihak manajemen perusahaan atas adanya dugaan pencemaran limbah dari proses produksi PT PSB yang menyebabkan pada musim tanam padi petani gagal panen untuk yang ketiga kali. 

 

Dikarenakan pada pertemuan tersebut warga petani tidak dapat menemukan solusi yang baik dari pihak perusahaan yang disampaikan oleh Alwi selaku pimpinan cabang Jawilan dan Imam selaku HRD.

Karena Alwi hanya bermaksud untuk menutup siring atau saluran pembuangan air dengan tanah yang bersifat sementara, sedangkan permintaan kerugian petani masih harus di pertimbangkan.

 

Kamis, 25 Agustus 2022 perwakilan warga petani dari Kampung Junti datang ke kantor DLH Kabupaten Serang diterima oleh Kabid Pengendalian DLH Agus dan Kasie Lili.

 

Menurut Kabid pengendalian DLH Agus bahwa tidak mungkin air limbah pabrik PT. PSB bisa naik ke sawah warga karena sawah warga posisi ada diatas dan Kasie Lili membantah bahwa air limbah pabrik PT. PSB sudah layak mutu dari hasil laboratorium kami. Kata Lili 

 

Bahkan Lili menyarankan kepada kami untuk menghubungi Dinas Pertanian kemungkinan busuknya akar dan batang padi dikarenakan adanya gangguan hama.

 

Setelah pertemuan dengan pihak Dinas pengendalian DLH Kabupaten Serang. Kami pun datang ke Kantor DPRD Kabupaten Serang di Komisi IV diterima oleh anggota Dewan H.TB. Baenurzaman yang akrab disapa H. Beben. pada pertemuan itu kami sampaikan ke Dewan atas keluhan para petani yang telah dirugikan atas adanya dugaan pencemaran air limbah pabrik PT. PSB yang telah menyebabkan gagal panen padi warga untuk yang ketiga kalinya.

Atas dasar laporan dari warga petani ini, maka H. Beben meminta kepada Dinas DLH bersama sama dengan anggota DPRD Kabupaten Serang dari Komisi IV untuk bersama sama meninjau langsung ke lokasi pabrik PT. PSB di wilayah kawasan buditexindo.

 

Rombongan anggota DPRD Kabupaten Serang dari komisi IV yang hadir, Ketua Fraksi Partai Golkar,H.Tb.Baenurzaman, Fraksi Partai PPP, PBB, Nasdem Ahmadi,SH anggota, Fraksi Partai Demokerat Riky Suhendra Sekretaris, Fraksi Partai PKS H.Mansur Barmawi dan Ahmad Jajat.ST anggota, Fraksi Partai Berkarya Tri busyaeri fajrillah,S.sos anggota, Fraksi Partai Gerindra Kiwan Nuryadi anggota dan Hasanudin Fraksi Partai Golkar anggota dan bagian Pengedalian DLH Kabid Agus dan Kasie Lili.

 

DPRD Kabupaten Serang menyambut baik dan mengapresiasi Dengan adanya perusahaan atau investor untuk menanamkan modal atau berinvestasi dan berusaha di wilayah Kabupaten Serang karena akan menambah pendapatan daerah dan mengatasi pengangguran dengan kearipan lokal.

 

Ketua Fraksi Partai Golkar Nurzaman sangat disayangkan jika kehadiran perusahaan tidak dapat mengendalikan dampak lingkungan bahkan sampai mencemari lingkungan seperti yang terjadi sekarang ini pada PT. PSB yang diduga adanya kebocoran IPAL air limbah pabrik yang menyebabkan gagal panen akibat akar dan batang padi pada mati, selain itu menimbulkan pencemaran udara dengan menimbulkan bau yang busuk menyengat dan sebagainya.

 

UU PPLH juga mengatur mengenai sanksi pidana pencemaran lingkungan hidup. Menurut Pasal 60 UU PPLH, setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan tersebut, pihak tersebut akan dikenakan pidana paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. Sangat jelas ungkannya. 

 

Meskipun pihak perusahaan sudah memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 11 (sebelas) Mushollah dengan nilai Rp. 5.000.000 (lima juta) perbulan itu tidak sepadan dengan kerugian yang dialami oleh warga petani yang mengalami gagal panen.

 

Jika masalah ini tidak segera diatasi, sampai kapanpun berdiri perusahaan ini akan tetap di demo masyarakat dan bermasalah. dimohon piha perusahaan untuk mempertimbangkan CSR tersebut kepada masyarakat, juga diharapkan jikalau ada yang sakit tengok pasilitas i susu dan sebagainya bila perlu alat kesehatan, kalau sampai kesitu itu luar biasa kata anggota dewan.mungkin masyarakat juga punya hati nurani,tambahnya.

 

Ahmadi, anggota Fraksi Partai Nasdem menambahkan memang ini sangat prihatin, begitu saya masuk baunya luar biasa, kita mengapresiasi kepada perusahaan, dimana perusahaan sudah memberikan kontribusi kepada Pemerintah daerah, tetapi kita harus tahu juga perusahaan jangan sampai merusak lingkungan, apalagi ini penyakit bau mengganggu pada kesehatan masyarakat, kalau saya lihat mengenai dampak lingkungan hidup ini sangat penting bahwa paku mutu air saja di bawah, tetapi dalam hal pencemaran udara sangat bermasalah kalau dilihat dampak kesehatan luar biasa, coba di kaji lagi. Tegasnya

 

Ditambahkan oleh Kadis DLH untuk uji Laboratorium pencemaran udara yang bau itu adanya di Scopindo dan Peruri

 

Masih menurut Ahmadi pencemaran udara ini sangat mempengaruhi kesehatan, ini harus di gali juga, untuk limbah air harus di cek ulang dengan melibatkan masyarakat. Lokasi – lokasi yang akan di cek, saluran IPAL dan lain lain supaya masyarakat tahu dan transparan karena menyangkut hajat orang banyak.tegasnya.

Selanjutnya kalau CSR itu suatu kewajiban perusahaan itu wajib, tetapi dampak lingkungan di atasi dulu, kesehatan masyarakat ini yang utama, dengan tegas dari partai Nasdem secara pribadi kalau memang ini masih mencemari lingkungan seperti itu,harapan kami dari DPRD, pihak DLH punya kewajiban untuk menghentikan produksi tersebut. Diberhentikan radius sampai struktur bangunan ataupun polusi udara ini sampai bisa baik dan petani jangan dirugikan karena padi adalah bahan makanan pokok kita semua.

 

Selanjutnya Ahmadi Intruksikan kepada manajer perusahaan Alwi harus ada Dateline dulu berapa lama akan di perbaiki jangan, akan-akan saja itu harus ada kepastian secepatnya. Kami dari DPRD akan selalu mengawasi perusahaan mana yang memang merugikan masyarakat, yang pastinya kita tidak bisa memutuskan untuk menutup tetapi kita punya kewajiban untuk merekomendasikan kepada Dinas DLH untuk menutup produksi sementara kalau memang perusahaan itu masih melakukan kegiatan yang memang merugikan masyarakat.pungkasnya.

 

H. Mansur Barmawi, Fraksi Partai PKS mengusulkan kepada kepada kepala Dinas DLH kabupaten serang. Pertama terkait dengan gagal panen mohon diteliti lebih lanjut khawatir ada keterkaitan dengan limbah tersebut mohon di cek lagi.
Kedua terkait dengan bau, masukan masukan tadi mohon di akomodir sejuknya di tetapkan.

Ketiga di cek perusahaan dilaksanakan atau tidak, termasuk airnya itu harus masuk ke IPAL semua pembuangan jangan sampai keluar dari area sini. Ujar Wakil Ketua

 

Edi sam’un mengatakan ” Untuk air saya bukan ahli dari bidang kimia. namun ada pengalaman yang pernah terjadi, di khawatirkan seperti pabrik dulu yang ada di Jawilan secara teknis itu tidak mengandung racun tidak berbahaya tapi padi mati, disini juga kemungkinan seperti itu tidak mengandung racun tidak berbahaya buktinya tiga kali gagal panen padi mati, mohon di cek kembali air yang ada di lingkungan kami terutama di lahan pertanian, pinta Edi sam’un.

 

Tanggapan ALWI manejer perusahaan PT PSB saat di konfirmasi oleh awak media, dirinya mengaku sebagai mandor pabrik. Kata Alwi, Kami menerima atas instruksi para Dewan mereka memberikan sedikit input supaya bagaimana lebih bagus dan lebih baik lagi dan menyampaikan untuk konfirmasi lebih lanjut ke HRD Pak Imam. Ungkap Alwi

 

Imam Waludin selaku HRD tanggapannya untuk pengaduan masyarakat gagal panen harus di kaji dulu karena belum memastikan, karena perusahaan bukan ahli di bidang pertanian, kami juga bukan ahli di bidang Lab jadi kita harus berdasarkan kajian, itu masih dibicarakan lebih lanjut lagi hasil Lab sudah ada. Dia minta Lab ulang dengan gagal panen seperti apa harus di kaji oleh Dinas Pertanian, namun belum ada jawaban dari Dinas Pertanian. Oleh karena Imam tidak dapat menyimpulkan bahwa kegagalan panen padi petani belum dapat dikatakan akibat dari air limbah Pabrik PT. PSB.

 

Reporter/Junalis : Haris Ranau 

Example 120x600